DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENJAMIN TIDAK MEMERIKSA WAJIB PAJAK YANG SUNSET POLICY

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak DR Darmin Nasution menjamin aparatnya tidak akan memeriksa pajak WP dalam laporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang memanfaatkan sunset policy.
“Kami juga tidak akan mengutak-atik pajak WP tersebut. Jadi sayang sekali kalau sunset policy ini tidak dimanfaatkan,” kata Darmin.
Dirjen Pajak memaparkan masalah perpajakan khususnya pemanfaatan sunset policy pajak di Tiara Convention Center Medan Rabu [17/12 ] sore (pukul 14.00-16.00 WIB).
Dihadapan ratusan peserta wajib pajak, Dirjen dalam dialog ‘Sunset Policy tahun 2008 dan UU Pajak Penghasilan (PPh)’ didampingi Direktur PPh Sumihar Petrus Tambunan, Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Ramram Brahmana dan Kakanwil Ditjen Pajak Sumut II Zulfikar dan Kakanwil Ditjen Pajak NAD.
Darmin menegaskan di era reformasi birokrasi sekarang tidak mudah main-main dengan aparat Pajak dan hindarilah itu. Sebab kalaupun ada permainan pajak pasti lambat laun akan ketahuan juga dan sanksinya sangat berat baik terhadap wajib pajak (WP) maupun aparat pajak.
Ia menjelaskan reformasi perpajakan sejak tahun 2006 berarti merombak Ditjen Pajak dari dalam, melakukan perbaikan seperti struktur perpajakan, prosedur dan bisnis proses p;elayanan dan penggunaan UU bidang perpajakan.
Juga memperbaiki supporting (program kerja, kualitas SDM karyawan yang tidak bisa cepat). Perbaikan gaji pegawai Ditjen Pajak di mana gajinya tidak di bawah gaji perusahaan menengah sehingga pegawai bisa hidup tenang dan layak.
Reformasi jilid II berakhir bersamaan dengan berakhirnya sunset policy pada 31 Desember 2008. Reformasi membedakan fungsi petugas melayani, memeriksa dan ekstensifikasi. Jadi mengurangi satu faktor yang sering disalahgunakan.
Dalam reformasi ini, kata Dirjen, bila aparat pajak dan WP saling bekerjasama maka lama-lama akan ketahuan dan akhirnya WP kena denda sedikitnya 400 persen. Sekarang kita beri kesempatan kepada WP untuk memperbaikinya. Inilah makanya dibuat sunset policy supaya ada waktu bagi wp untuk membetulkan semua syarat-syaratnya.
Menurut Darmin, kita masih ketinggalan dalam pengumpulan pajak dibanding negara lain. Harusnya penerimaan pajak itu 20-21 persen dari produk domestik (GDP). Artinya dibanding negara lain, kita masih ketinggalan sekira 4 persen atau setara dengan Rp200 triliuh. Untuk itulah sunset policy dibuat bukan merupakan jebakan melainkan murni ingin meningkatkan penerimaan karena sunset tidak berurusan dengan harta kekayaan tapi penghasilan.
Dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), katanya, disebutkan keuntungan sunset policy antara lain kalau bayar pajak tidak kena denda. Dijamin tidak akan diperiksa jika ada pembetulan, kecuali kalau datanya bohong maka disarankan betulkan dengan benar dan tidak akan menanyakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun menghubung-hubungkannya dengan pajak lain. “Yang penting bagi kita berapa penghasilan pajaknya dan sekarang bayar,” katanya.
Darmin juga menyarankan kepada konsultan pajak agar tidak lagi menutupi pajak WP. Sebab sunset policy ini bukan jebakan, jadi tidak ada kompromi dengan WP. Sekira 70.000 WP terbesar sudah kita buat profilenya.
Ia mengakui program sunset policy ini membuahkan hasil positip jika dilihat dari meningkatnya pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari 7.000-8.000 per hari kini pada Desember 2008 naik jadi 75.000 per hari.

Penerimaan
Menyinggung penerimaan, Darmin menyebutkan sampai Desember 20089 terealisasi Rp 508 triliun atau 95 persen lebih dari target Rp 534,5 triliun. Penerimaan terbesar dari kanwil large tax office (LTO) dengan WP besar perusahaan swasta maupun BUMN